Diah Fitri Maryani Kunjungi Mekarjati, Tekankan Fungsi Pengawasan DPRD
Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Diah Fitri Maryani, S.E., M.M., melakukan agenda kunjungan kerja ke Desa Mekarjati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, pada Senin (9/11/2026). Kunjungan ini secara khusus ditujukan untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta memantau realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2026.
Implementasi Tupoksi Wakil Rakyat
Diah, yang merupakan legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, hadir mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar XII yang mencakup wilayah Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, hingga Kabupaten Indramayu. Menurutnya, melakukan pengawasan langsung ke tingkat desa merupakan langkah vital untuk menjamin efektivitas penggunaan anggaran tahun 2026 agar tepat sasaran.
Kehadiran wakil rakyat di lapangan ini ditegaskan sebagai bentuk implementasi nyata dari tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diemban oleh DPRD Provinsi. Diah memaparkan bahwa lembaga legislatif bekerja berdasarkan tiga pilar utama untuk menjaga keseimbangan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Tiga Pilar Utama Legislatif
Pilar pertama adalah fungsi legislasi, di mana anggota DPRD bertugas merumuskan dan menyusun regulasi atau Peraturan Daerah (Perda) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pilar kedua adalah fungsi anggaran, yang mencakup pembahasan, alokasi, serta penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar senantiasa berpihak pada pembangunan publik.
Pilar ketiga adalah fungsi pengawasan, yang dilakukan dengan memantau secara ketat pelaksanaan kebijakan serta penggunaan anggaran oleh jajaran eksekutif. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah adanya penyelewengan di lapangan.
“Melalui fungsi pengawasan ini, kami memastikan bahwa serapan anggaran 2026 bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud nyata pembangunan yang menyentuh masyarakat pedesaan,” ujar Diah saat melakukan peninjauan.
Fokus Program Komisi V
Dalam struktur parlemen Jawa Barat, Komisi V memegang tanggung jawab yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak karena membidangi sektor Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Kunjungan ini secara spesifik mengevaluasi implementasi program-program yang menjadi tupoksi Komisi V.
Cakupan evaluasi tersebut meliputi sektor pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, serta ketenagakerjaan dan kepemudaan. Berbagai fakta serta aspirasi yang berhasil dihimpun dari masyarakat di Desa Mekarjati nantinya akan dijadikan bahan evaluasi formal oleh Komisi V DPRD Jabar.
Hasil temuan di lapangan akan dibahas dalam rapat kerja bersama mitra dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung. Langkah ini diambil demi menyempurnakan jalannya program anggaran pada tahun berjalan agar memberikan manfaat maksimal bagi warga Jawa Barat.