Bupati Kupang Dilaporkan atas Dugaan Kekerasan Seksual, Menteri PPPA Angkat Bicara

Smallest Font
Largest Font

Kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, kini tengah menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, secara tegas menyoroti insiden ini, terutama terkait adanya potensi penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang tidak setara antara terduga pelaku dengan korban.

Dugaan tindakan asusila ini mencuat setelah seorang korban berusia 21 tahun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Menteri Arifah menekankan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran kemanusiaan berat yang tidak bisa ditoleransi dalam kondisi apa pun, apalagi jika melibatkan sosok pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan di tengah masyarakat.

Penegasan Menteri PPPA Terhadap Relasi Kuasa

Dalam pernyataannya di Jakarta, Minggu (15/11/2026), Menteri Arifah Fauzi menyoroti kerentanan korban dalam kasus yang melibatkan pejabat daerah. Menurutnya, posisi jabatan pelaku sering kali disalahgunakan untuk menekan korban, yang menyebabkan penanganan kasus ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dan transparan.

"Kekerasan seksual merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat ditoleransi dalam bentuk apa pun. Terlebih dalam kasus ini, terdapat penyalahgunaan wewenang dan relasi kuasa yang tidak setara, sehingga menempatkan korban dalam posisi sangat rentan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh memberikan ruang bagi pelaku kekerasan seksual, terutama bagi mereka yang memegang amanah publik.

Kementerian PPPA berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini secara ketat. Pihaknya juga telah menjalin koordinasi intensif dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT untuk memastikan korban mendapatkan pendampingan psikologis, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak-haknya selama proses penyelidikan berlangsung.

Status Penyelidikan di Polda NTT

Laporan terhadap Bupati Kupang tersebut telah resmi diterima oleh Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) dan tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, membenarkan bahwa pihaknya sedang mendalami keterangan dari berbagai saksi terkait dugaan peristiwa tersebut.

Berdasarkan informasi awal, insiden diduga terjadi pada Rabu, 11 November 2026, di salah satu kompleks rumah dinas yang berlokasi di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Henry menjelaskan bahwa peristiwa itu bermula saat korban bersama beberapa saksi lainnya mendatangi lokasi tersebut karena adanya informasi mengenai lowongan pekerjaan.

Pihak kepolisian saat ini masih melakukan serangkaian penyelidikan mendalam untuk mengumpulkan alat bukti yang cukup. Menteri Arifah Fauzi pun meminta agar seluruh proses penegakan hukum ini berjalan secara objektif. "Proses penegakan hukum harus berjalan secara objektif, transparan, dan berkeadilan bagi korban," ujar Menteri Arifah. Hingga saat ini, pihak berwenang terus mendalami keterangan pelapor guna memastikan alur peristiwa yang sebenarnya terjadi di lokasi kejadian.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Risa Andini

Most viewed