Aturan Baru, Perusahaan Dilarang Paksa Pekerja Lembur Tanpa Persetujuan

Smallest Font
Largest Font

Pemerintah Indonesia telah resmi melakukan pembaruan regulasi terkait hak-hak tenaga kerja melalui pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Salah satu poin krusial dalam aturan yang berlaku efektif sejak 28 Oktober 2026 ini adalah pengetatan prosedur kerja lembur. Kini, setiap perusahaan tidak lagi bisa memaksakan kehendaknya kepada karyawan untuk bekerja melebihi waktu normal tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dalam aturan lama, sering kali terdapat celah di mana pekerja merasa terpaksa mengikuti instruksi lembur karena tekanan atasan atau budaya kerja. Namun, melalui regulasi baru ini, posisi tawar pekerja diperkuat. Perusahaan kini diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari pekerja yang bersangkutan sebelum menugaskan mereka bekerja di luar jam kerja normal. Ketentuan ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjamin keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan hak pekerja atas waktu istirahat yang layak.

Mekanisme Perintah Lembur yang Sah

Berdasarkan Pasal 116 ayat (1) dalam UU Pelindungan Ketenagakerjaan, perusahaan dilarang hanya memberikan perintah lisan semata. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap penugasan lembur harus memenuhi dua syarat mutlak: adanya persetujuan dari pekerja dan perintah resmi dari pemberi kerja yang diberikan secara tertulis maupun melalui media digital.

Bunyi pasal tersebut menegaskan: "Pemberi Kerja yang mempekerjakan Pekerja/Buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) harus memenuhi syarat: a. ada persetujuan Pekerja/Buruh yang bersangkutan; b. ada perintah dari Pemberi Kerja secara tertulis dan/atau melalui media digital." Dengan adanya aturan ini, perusahaan diharapkan lebih transparan dalam mengelola beban kerja karyawannya.

Batasan Waktu dan Kewajiban Upah Lembur

Selain prosedur administrasi, UU ini juga mempertegas batasan waktu kerja normal. Untuk sistem enam hari kerja, waktu kerja adalah 7 jam sehari atau 40 jam seminggu. Sementara untuk sistem lima hari kerja, batasnya adalah 8 jam sehari atau 40 jam seminggu. Apabila melebihi durasi tersebut, maka statusnya dikategorikan sebagai lembur dengan durasi maksimal 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu.

Penting untuk dicatat bahwa batasan ini memiliki pengecualian untuk sektor-sektor usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (4). Di sisi lain, perusahaan yang mempekerjakan karyawan di waktu lembur memiliki kewajiban mutlak untuk membayar upah sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (2), yakni:

  • Jam lembur pertama dibayar sebesar 1,5 kali upah dalam satu jam.
  • Setiap jam lembur berikutnya dibayar sebesar 2 kali upah dalam satu jam.

Adapun perhitungan upah satu jam kerja lembur didasarkan pada upah pokok dan tunjangan tetap yang dibagi 173. Dengan adanya aturan baru ini, para pekerja diharapkan dapat lebih memahami hak-hak mereka di tempat kerja. Selain memberikan perlindungan dari eksploitasi waktu, regulasi ini juga menjadi pedoman bagi perusahaan agar lebih disiplin dalam mengelola operasional serta kesejahteraan karyawan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Indonesia.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Arya Danuarta

Most viewed