APINDO Kritik Rencana Pembentukan Lembaga Dana Cadangan Pesangon

Smallest Font
Largest Font

Wacana pemerintah untuk membentuk lembaga khusus yang mengelola Dana Cadangan Pesangon (DCP) kini menuai sorotan tajam dari kalangan dunia usaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyatakan keberatan atas rencana tersebut karena dinilai berpotensi menciptakan beban baru bagi perusahaan sekaligus memicu tumpang tindih dengan regulasi perlindungan pekerja yang sudah berjalan.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO, Bob Azam, secara tegas menyampaikan bahwa pembentukan badan baru tersebut justru menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha. Menurutnya, penambahan entitas administratif baru dalam sistem ketenagakerjaan akan memicu biaya operasional tetap atau fixed cost yang nantinya harus ditanggung oleh pihak perusahaan.

Beban Biaya dan Duplikasi Program

Bob Azam menekankan bahwa saat ini perusahaan sudah menjalankan berbagai kewajiban jaminan sosial bagi para pekerjanya. Program-program seperti Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), hingga Jaminan Pensiun (JP) sudah menjadi instrumen perlindungan yang mapan. Bahkan, banyak perusahaan yang secara mandiri telah mengelola dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

"Ini cukup membingungkan bagi kita semua karena ada badan baru lagi. Dan setiap badan baru pasti ada fixed cost nya yang nantinya jadi beban kita semua," kata Bob kepada awak media, Sabtu (14/11/2026). Ia menambahkan bahwa urgensi pembentukan lembaga ini masih dipertanyakan, terutama jika mekanismenya memaksa perusahaan untuk melakukan pemupukan dana tambahan yang sifatnya menyerupai dana pensiun namun dengan label pesangon.

Urgensi dan Potensi Tumpang Tindih

Lebih lanjut, pihak APINDO sebenarnya telah menyuarakan kekhawatiran mengenai tumpang tindih pengaturan dana pesangon sejak tahap awal pembahasan kebijakan. Mereka menyoroti risiko di mana satu subjek pekerja berpotensi menerima kewajiban pembayaran berulang, yang secara filosofis dinilai tidak efisien bagi keberlangsungan bisnis.

"Dari awal kita sudah mengingatkan kepada pembuat undang undang adanya potensi tumpang tindih. Satu subyek kita bayar berkali kali. Secara philosophy-nya enggak ketemu," ujar Bob. Baginya, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam agar kebijakan yang nantinya diimplementasikan tidak memberatkan pelaku usaha tanpa adanya kejelasan mengenai manfaat nyata maupun mekanisme teknis yang efisien bagi pekerja maupun pengusaha.

Hingga saat ini, kalangan pengusaha berharap agar pemerintah lebih mengedepankan sinkronisasi program yang sudah ada ketimbang menambah lembaga baru. Fokus utama dunia usaha saat ini adalah efisiensi operasional di tengah tantangan ekonomi global, sehingga penambahan beban administratif baru dianggap kurang tepat untuk diterapkan dalam waktu dekat.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Arkan Prakasa

Most viewed