AMUK Desak Inspektorat Buka Hasil Pemeriksaan 1 Ton Beras di Sukajati
Keberadaan 100 karung atau sekitar satu ton beras bantuan pangan pemerintah yang ditemukan di garasi kediaman Kuwu Sukajati, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, hingga kini masih menyimpan berbagai teka-teki. Publik terus menantikan jawaban mengenai asal-usul beras tersebut, alasan mengapa bantuan itu disimpan di sana, serta kejelasan mengenai apakah bantuan tersebut telah tersalurkan kepada masyarakat yang berhak atau justru terabaikan.
Aliansi Masyarakat untuk Keadilan (AMUK) Sukajati kini mendesak agar proses pemeriksaan terhadap polemik ini dilakukan secara transparan. Mereka menegaskan bahwa penyelesaian perkara tidak boleh hanya sebatas urusan administratif, melainkan harus mampu mengungkap fakta utuh perihal tata kelola serta distribusi bantuan pangan bagi warga.
Kaitan Hukum dan Tata Kelola
Tuntutan ini menguat setelah penanganan kasus tersebut dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Indramayu melalui Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus). Koordinator AMUK Sukajati, Nanang Khaerul, menyatakan pihaknya terus memantau perdebatan di masyarakat, terutama terkait perbandingan biaya penanganan perkara dengan nilai ekonomis beras yang ditemukan.
Menurut pandangan Nanang, persoalan ini tidak semestinya hanya dilihat dari kacamata perhitungan nominal kerugian semata. Terdapat hak masyarakat penerima bantuan yang wajib menjadi fokus utama dalam proses pemeriksaan oleh pihak berwenang.
"Logika efisiensi anggaran atau hitung-hitungan untung-rugi akuntansi tidak bisa diterapkan dalam hukum pidana, terlebih yang menyangkut dana publik dan bantuan sosial," tegas Nanang dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (11/11/2026).
Ia menekankan bahwa bantuan pangan pemerintah bukanlah sekadar komoditas yang bisa dihitung berdasarkan nilai rupiah. Beras tersebut adalah bagian dari upaya pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang membutuhkan.
Penerapan UU Tipikor
Nanang juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia secara khusus menyoroti Pasal 4 yang mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak serta-merta menghapus pidana jika unsur tindak pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah terpenuhi.
Walau demikian, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana dalam kasus ini harus tetap didasarkan pada hasil pemeriksaan serta pembuktian dari otoritas terkait. Keberadaan beras di garasi rumah kepala desa tidak secara otomatis membuktikan terjadinya tindak pidana maupun menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum.
AMUK juga menanggapi wacana penyelesaian melalui pendekatan keadilan restoratif. Nanang berpendapat bahwa kasus bantuan pangan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas tidak boleh disederhanakan hanya sebagai urusan pengembalian barang atau ganti rugi.
Menanti Hasil Inspektorat
Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Indramayu menjadi tahapan yang sangat dinantikan oleh publik. Hasilnya diharapkan dapat menjawab pertanyaan mendasar mengenai asal-usul 100 karung beras, alasan penyimpanannya, mekanisme distribusi, hingga kepastian apakah seluruh bantuan telah diterima oleh warga yang berhak.
Selain itu, pihak Inspektorat diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup pemeriksaan dan langkah tindak lanjut jika ditemukan pelanggaran tata kelola. Di sisi lain, Kuwu Sukajati perlu diberikan ruang untuk memberikan klarifikasi mengenai alasan beras bantuan tersebut berada di kediamannya, siapa yang menempatkannya, serta kendala apa yang terjadi dalam proses distribusi.
Pemberian ruang bagi kedua pihak penting agar polemik tidak terus berkembang berdasarkan asumsi atau pernyataan sepihak. Masyarakat membutuhkan fakta lapangan yang jelas. Bagi warga penerima bantuan, hal paling mendasar adalah kepastian bahwa hak mereka tersampaikan sesuai ketentuan.
AMUK menyatakan akan menghormati proses pemeriksaan yang sedang berjalan. Namun, organisasi tersebut tetap meminta agar hasil akhir disampaikan secara terbuka agar masyarakat tidak lagi dibayangi spekulasi.
"Negara memang harus menghitung efisiensi anggaran, tetapi marwah hukum dan hak rakyat kecil tidak pernah bisa dinilai dengan rupiah," ujar Nanang menutup pernyataannya. Hingga saat ini, redaksi belum menerima keterangan resmi dari Inspektorat Kabupaten Indramayu maupun penjelasan langsung dari Kuwu Sukajati terkait keberadaan beras tersebut.