Alasan MUI Resmi Mengharamkan Rokok Elektrik atau Vape

Smallest Font
Largest Font

Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi telah menetapkan status haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan sebutan vape. Keputusan keagamaan ini diambil bukan tanpa pertimbangan mendalam, melainkan didasari oleh serangkaian risiko yang menyertai penggunaan produk tersebut, mulai dari ancaman kesehatan hingga kekhawatiran mengenai penyalahgunaan sebagai media peredaran zat terlarang.

Ketentuan hukum tersebut tertuang secara formal dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 mengenai Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Dokumen hukum ini ditetapkan di Jakarta pada hari Jumat, 6 November 2026. Perlu ditegaskan bahwa status keharaman ini bersifat menyeluruh, mencakup tidak hanya bagi para penggunanya, tetapi juga melarang pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi serta kegiatan jual beli produk tersebut.

Pertimbangan Kesehatan dan Lingkungan

Salah satu landasan utama MUI dalam mengeluarkan fatwa ini adalah dampak buruk yang ditimbulkan oleh vape terhadap kesehatan tubuh. Penggunaan rokok elektrik dinilai mengandung risiko yang membahayakan, sehingga kegiatan ini tidak dapat dikategorikan sebagai aktivitas yang aman. Prinsip perlindungan jiwa dan keselamatan manusia menjadi dasar utama mengapa produk yang berpotensi merusak kesehatan harus dilarang.

Selain masalah kesehatan, MUI juga menyoroti dampak negatif rokok elektrik terhadap kelestarian lingkungan. Menurut pandangan lembaga tersebut, masalah vape tidak bisa dilihat secara sempit hanya pada penggunanya saja, melainkan memiliki konsekuensi lingkungan yang lebih luas. Oleh karena itu, penanganan terkait rokok elektrik dipandang perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek produksi, distribusi, hingga tata cara penggunaannya di masyarakat.

Ancaman Penyalahgunaan Narkotika

Alasan lain yang menjadi perhatian serius MUI adalah potensi vape disalahgunakan sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. MUI menekankan bahwa penggunaan rokok elektrik harus dikendalikan secara ketat agar tidak menjadi pintu masuk bagi penyalahgunaan zat terlarang. Atas dasar pertimbangan tersebut, tindakan memanfaatkan vape untuk konsumsi narkoba juga secara tegas dihukumi haram.

Larangan ini pun secara otomatis meliputi seluruh ekosistem bisnis vape, mulai dari aktivitas produksi hingga transaksi perdagangan, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam fatwa tersebut. Hal ini sejalan dengan upaya yang mendesak pemerintah untuk melakukan langkah pengendalian yang lebih tegas terhadap peredaran produk ini.

Rekomendasi kepada Pemerintah

Langkah MUI tidak berhenti pada penetapan hukum semata. Lembaga ini juga merumuskan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah serta lembaga terkait. Presiden dan DPR didesak untuk segera menyusun regulasi spesifik mengenai pelarangan vape beserta sanksi hukumnya demi memberikan perlindungan yang maksimal kepada masyarakat.

"Presiden harus mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik/vape guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan," demikian bunyi rekomendasi poin kedua, seperti yang dikutip pada Rabu (11/11/2026). Selain itu, MUI juga meminta Kementerian Kesehatan untuk segera menyusun kebijakan pelarangan penggunaan vape yang berorientasi pada prinsip perlindungan kesehatan masyarakat luas.

Follow wartadermayu.com Follow Preferred Sources
Editors Team
Bima Wicaksono

Most viewed